Bupati Sampaikan Nota RAPBD 2018 ke DPR

Limapuluh Kota,Integritasmedia.com - DPRD Limapuluh Kota menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di Gedung DPRD, Bukik Limau, Sarilamak, Selasa lalu. 

Sidang Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Saffarudin Dt Bandaro Rajo, dan dihadiri sejumlah anggota dewan dari masing-masing fraksi. Adapun dari pemerintah daerah, tampak hadir Plt Sekda, M Yunus, para pimpinan OPD serta unsur Forkopimda. 

Bupati Limapuluh Kota,Irfendi Arbi yang menyampaikan nota pengantar keuangan mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Limapuluh Kota 2018 difokuskan buat percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bisa dicapai dengan terus mengupayakan dengan mengembangkan sektor ekonomi yang dominan. 

Seperti menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, meningkatakan partisipasi pasar, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Irfendi mengatakan, Rancangan APBD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mengacu target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan sebelumnya dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

"Namun kami sangat menyadari bahwa target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit 

yang pada saat ini situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya normal dan berdampak pada rencana pembangunan didaerah kita," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan kondisi memperhatikan perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dirinya mengaku tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. 

"Dalam mendukung hal tersebut, maka APBD ke depan juga perlu disusun secara realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel dan berkelanjutan. Termasuk mengatasi berbagai kendala yang menyangkut pencapaian sasaran program kegiatan, demi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat," pungkasnya.(S)