Payakumbuh,Integritasmedia.com - Untuk meningkatkan kemandirian hidup sehat yang dimulai
dari diri sendiri, Dinas Kesehatan kota Payakumbuh menggelar Forum OPD,
mewujudkan Renja Prioritas tahun 2019 bertempat di Lantai II Puskesmas
kelurahan Payolansek dan diikuti 40 pimpinan OPD terkait, Rabu (14/3).
Tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan, Sat Pol PP, DP3AP2KB, pimpinan
puskesmas se kota Payakumbuh, Kepala UPT RS Adnaan WD, Pimpinan RSI
Yarsi, IDI, PDGI dan undangan lainnya. Rapat ini dipimpin langsung
Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman dengan moderator, Desmon Korina.
Sebagaimana dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan, saat ini kita dihadapkan
dengan keprihatinan banyaknya penyakit menular dan tidak menular yang
melanda warga kota. Untuk meminimalisir semua itu perlu adanya program
perilaku hidup sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan sehat. Salah
satu dengan “CERDIK” diperuntukkan bagi masyarakat yang sehat dan belum
terserang penyakit apapun.
Ia mengatakan, perilaku CERDIK itu sendiri adalah menCek kondisi
kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin melakukan aktivitas
fisik, Diet sehat dengan Kalori seimbang. Sementara perilaku patuh bagi
yang telah terkena penyakit dengan pengobatan yang tepat, tetap diet
sehat dan gizi seimbang, upayakan beraktivitas fisik dengan aman dan
hindari rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya.
Ditambahkannya, Forum OPD ini bertujuan untuk melahirkan sebuah Renja
Prioritas tahun 2019 yang diawali dengan penyusunan renstra bersama OPD
terkait, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No 86 tahun 2017.
Renja tersebut selanjutnya akan tergambar dalam indikator kinerja utama
dan standar keberhasilan dalam pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Bappeda diwakili Kabid Sosbud, Yuswaldi yang hadir
bersama 3 orang rekannya, mengakui beban tugas dan kerja Dinas
Kesehatan beserta jajarannya sangat banyak dan cukup kompleks, karena
menyentuh langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“ Saking pentingnya pelayanan dan pendidikan kesehatan kepada
masyarakat, Pemko Payakumbuh telah mengalokasikan dana APBD sebesar 10 %
untuk Dinkes dan jajarannya. Meskipun dana itu sebenarnya belum lagi
bisa menciptakan kesejahteraan dan peningkatan layanan kesehatan, tapi
kami apresiasi dengan berbagai prestasi yang diraih jajaran dinas
kesehatan. Terkait terjadinya perubahan SOTK di dinas kesehatan, mungkin
ada perlunya Perda No. 17 tahun 2016 kita tinjau lagi secara bersama,
untuk diusulkan SOTK yang baru,” pesan Yuswaldi.
Pada sesi tanya jawab, Kabid Pendidikan dasar, Irwandi Damawan
mengusulkan adanya koordinasi dan kerjasama terkait penetapan standar WC
yang sehat dan sanitasi yang layak pada lembaga penyelenggara
pendidikan, dalam hal ini tingkat SD dan SLTP.
Pengusul lainnya datang dari IDI yang disampaikan, dr. Junaidi. Ia
menyampaikan bahwa sudah sepatutnya UU No. 29 Tahun 2004 tentang
pengawasan diterapkan secara optimal, karena banyak fasilitas kesehatan
yang belum memiliki izin operasional termasuk ketersediaan SDM yang
bersertifikasi.
Usul selanjutnya juga datang dari Perwakilan DP3AP2KB yang disampaikan,
Taufik. Taufik menyebutkan bahwa perlunya ada koordinasi dan kerjasama
Dinkes dengan DP3AP2KB dalam peningkatan kualitas ketahanan keluarga,
termasuk tindak lanjut pengawasan IRT UKM.
Menyikapi usulan dan saran yang disampaikan beberapa peserta Forum OPD,
Kadinkes Elzadaswarman berjanji akan melakukan koordinasi ketat dengan
OPD terkait termasuk Sat Pol PP dalam penegakan dan pengawasan
pelaksanaan Perda, sehingga nantinya tiada lagi istilah “Sagan Wak”.
Karena selama ini sudah terlalu banyak tolerir yang kita diberikan,
termasuk oleh OPD lain.
“ Mohon kerjasama OPD terkait dalam pelaksanaan pengawasan nantinya.
Selain itu dalam inas Renja 2019 dkesehatan kita masih fokus pada
implementasi program perilaku hidup sehat dan peningkatan kualitas
lingkungan sehat pada masyarakat,” pungkas Elzadaswarman.(A)
Posting Komentar