Kab. Solok, integritasmedia.com - PEMKAB Solok Gelar Sosialisasi Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan HUT KORPR ke-53, pada Kamis (21/11/24), bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Solok.
Pjs. Bupati Solok Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si dalam arahannya menyatakan. Pada hari ini terkait dengan Netralitas memang kita sebagai ASN menjadi salah satu sorotan, dikarenakan pemilu kali ini berbeda sorotannya dengan Pilpres kemarin, dibanding dengan Pilkada kali ini. Kalau Pilpres barangkali mungkin sedikit longgar dikarenakan yang berkontestasi itu ada di ibukota Jakarta. Tetapi sekarang ini yang berkontestasi itu ada di tengah-tengah kita semua yang bisa saja kita lihat setiap hari.
Khusus kita di Kabupaten Solok ini, kita menjadi sorotan di Sumatera Barat, dikarenakan mungkin salah satu dari Paslon pemilihan Gubernur adalah Bupati yang menjabat di Kabupaten Solok ini.
"Dan inilah pentingnya kehadiran Ketua Bawaslu di sini yang akan menjelaskan kepada kita semua. Tentang bagaimana memaknai penormaan pasal per pasal yang barangkali menjadi sebuah larangan yang diatur dalam undang-undang ASN, maupun undang-undang kepegawaian," kata Ali Akbar.
Saya berharap kepada teman-teman semua apa yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Bisa dipedomani dan dilaksanakan dengan baik dan disampaikan kepada seluruh jajarannya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjungdikesempatan itu menyebutkan. Bahwa sampai sekarang pelanggaran Netralitas ASN dan Wali Nagari di Kabupaten Solok. Bisa dibilang yang paling rendah tingkat pelanggarannya di Sumatera Barat.
Dan yang tadinya Kabupaten Solok ini dikhawatirkan paling tinggi pelanggaran Netralitas ASN dan Wali Nagarinya. Namun diluar dugaan Kabupaten Solok ini mampu berada di data yang rendah tingkat pelanggaran Netralitas ASNnya. Tentunya ini perlu untuk kita jaga secara bersama-sama.
Titony Tanjung menyatakan, ada beberapa materi terkait dengan Menjaga Netralitas ASN Menjelang Pemilihan 2024m Yang Pertama yaitu dasar hukum yang mengatur terkait dengan Netralitas ASN ini adalah UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Inilah dasar hukum kita bapak ibu semua terkait dengan Netralitas.
Dia menyebut, yang melatar belakangi ini semua adalah pertama terkait dengan isu Netralitas ASN yang selalu menjadi sorotan menjelang dengan pemilu. Kedua kepentingan politik yang berstatus sebagai pejabat politik, dan juga adanya faktor penyebab pelanggaran Netralitas ASN, diantaranya dilema dari ASN karena memiliki hak pilih, kedua kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral, yang ketiga ketidaknetralan ASN ini dianggap lumrah untuk dilakukan, dan keempat kurangnya lemahaman Aturan/Regulasi tentang Netralitas ASN, dan yang terakhir pemberian Sanksi yang lemah.
Lalu, Adapun Sanksi dari pelanggaran netralitas adalah pelanggaran terhadap kode etik diberikan sanksi moral dalam bentuk pernyataan surat pernyataan terbuka dan surat pernyataan tertutup. Pelanggaran terhadap larangan pegawai ASN diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang dan berat.
"Dan Sanksi Pelanggaran pidana Pemilihan UU nomor 10 tahun 2016 adalah yang pertama Pasal 177, Pasal 178, Pasal 178A**), Pasal 182A, Pasal 182B, Pasal 187A, Pasal 188, Pasal 198A, dan terakhir Pasal 178B.(tni)
Posting Komentar