*Oleh: Yakub F. Ismail*
Belum genap satu semester masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran, badai datang bertubi-tubi mengoyak fondasi pemerintahan yang baru mulai berjalan.
Seruan protes dari berbagai entitas masayarakat sipil menyikapi pro kontra kebijakan dan program hingga gemuruh sosial mengiringi kekecewaan publik menyusul disahkannya RUU TNI belakangan ini turut menjadi gelombang besar menghantam struktur kekuasaan yang sedang dibangun itu.
Banyak yang berpandangan bahwa riak-riak protes massa dan berbagai fenomena distrust publik yang mengemuka akhir-akhir ini merupakan bagian dari ujian kepemimpinan Prabowo.
Ujian ini tentu menjadi passing grade untuk mengukur daya tahan kekuasaan yang baru, seberapa tangguh dan kredibel untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada.
Di samping itu, ia juga bermakna sebagai koreksi dan otokritik dalam medan dialektika demokrasi sosial-politik yang terus mencari penyesuaian di tengah tingginya dinamika kehidupan sosial dan ekonomi.
Dalam rumus politik, hanya kekuasaan yang lolos ujian yang mampu bertahan. Ini dikarenakan politik sebagaimana dikonstatir Pierre Bourdieu merupakan puncak dari arena dialektika sosial yang di dalamnya berbagai macam kepentingan saling beradu dan berebut pengaruh.
Politik atau kekuasaan politik (political power) adalah medan sosial bertegangan tinggi yang mempertautkan berbagai macam intrik, aksi-reaksi dan afirmasi-negasi.
Tarik-menarik kepentingan dalam medan politik ini membentuk arus konflik dan integrasi yang rumit dan sukar ditebak arah dan endingnya.
Karenanya, setiap penguasa harus menghitung dengan cermat setiap debit dan volume diksursus sosial yang mengemuka ke publik.
Apakah ia hadir sekadar mengoreksi program atau kebijakan yang sedang digulirkan, atau justru ia muncul dengan membawa suatu reaksi berantai yang siap meledakkan kekuasaan yang tengah terbentuk.
*Membaca Dialektika Sosial*
Konsep dialektika bagi sebagian kalangan intelektual barangkali sudah bukan menjadi sesuatu yang asing. Ini lantaran istilah ini kerap dipergunakan baik untuk sekadar merujuk pada gejala konflik sosial yang terjadi di masyarakat ataupun merujuk pada sebuah proses sosial yang melibatkan dinamika konflik-integrasi dalam skala luas.
Namun demikian, secara terminologis, dialektika merupakan sebuah konsep yang merujuk pada kondisi kontradiksi dalam suatu entitas yang sama untuk terus mencari penyesuaian baru.
Dalam hukum dialektika ini, tesis, antitetis dan sintetis merupakan komponen penting yang menggambarkan proses perubahan kualitatif dalam sebuah hukum perubahan.
Tesis merupakan sebuah ide, pangkal, titik tolak, proposisi intelektual, keadaan mula-mula dan sebagainya. Sementara antitetis merupakan negasi atau lawan dari tesis itu sendiri yang berarti reaksi, benturan, penyangkalan, perlawanan, peniadaan, penolakan dan seterusnya yang merupakan oposisi terhadap tesis.
Lalu proses tesis-antitesis akan melahrikan sisntesis, yakni rekonsiliasi, perdamaian, hasil, consensus dan sebagainya.
Dalam kontesk dialektika sosial, istilah ini banyak mengambil inspirasi dari seorang filsuf terkemuka asal Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel merupakan salah satu filsuf pasca Plato dan Aristoteles yang paling disegani, kalau bukan satu-satunya yang paling berpengaruh hingga abad ini.
Lalu, dalam perkembangannya, konsepsi dialektika Hegel ini mulai diadaptasi dan dikembangkan oleh sosiolog paling berpengaruh dunia, Karl Marx dalam konsepsi Dialektika Materialisme Histroris.
Jika Hegel cenderung menggambarkan konsepsi dialektika pada tataran idea (ide absolut) yang mula-mula terasing dan akhirnya mewujud dalam rupa dan bentuk negara, maka Marx mencoba mendaratkan dialektika pada arena pertarungan basis (ekonomi) dan suprastruktur (ideologi).
Dialektika Marx memang banyak mengundang pengikut karena mendaratkan hukum pertentangan ini dalam medan yang lebih aktual dan konkrit.
Lantas bagaimana pembacaan kita terhadap dialektika sosial yang kini tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat?
Seperti telah disinggung di depan bahwa dialektika sosial yang terjadi hari-hari ini begitu kompleks dan sulit dimasukkan ke dalam salah satu kategori.
Namun begitu, pembacaan terhadap dinamika sosial, politik dan ekonomi yang tengah berlangsung sulit untuk tidak mengatakan terjadi sebuah kontradiksi hebat yang melibatkan mereka atau pihak yang mendukung dan yang kontra.
Situasi pro-kontra terhadap kebijakan dan program pemerintah inilah yang kita maksudkan sebagai bentuk nyata dari sistuasi dialektika sosial.
*Fokus terhadap Nilai*
Harus diakui bahwa tidak satupun pemimpin di dunia ini yang benar-benar disukai seratus persen oleh pengikutnya.
Dengan kata lain, hampir mustahil seorang pemimpin di muka bumi ini, baik besar atau kecil organisasi yang ia nakhodai, banyak atau sedikit jumlah anggota yang dipimpinnya, selalu saja gagal untuk menciptakan kedisukaan total terhadap dirinya.
Selalu saja ada pembenci dan pembangkang di balik itu semua. Kenyataan ini bahkan sudah menjadi aksiomatik dalam rumus kepemimpinan.
Karenanya, siapapun pemimpin, jangan pernah berharap apalagi bermimpi untuk disenangi, disukai dan dicintai seluruh pengikut atau pendukungnya.
Dengan demikian, seorang pemimpin harus paham akan satu hal. Bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam sebuah kepemimpinan, selain nilai yang dipertahankan.
Lantas, nilai semacam apa yang harus dibela dan dipertahankan? Bagaimana konteksnya dengan kepemimpinan Prabowo?
Penulis mengartikan nilai di sini sebagai suatu cita-cita yang menjadi harapan bersama. Ia merupakan sebuah virtue (kebajikan) yang tidak ada satupun makhluk manusia di muka bumi ini yang tidak menginginkannya.
Ia bisa berupa kesejahteraan, keadilan, integritas, kemanusiaan, kebahagiaan dan penghormatan. Nilai-nilai ini harus menjadi acuan dan tujuan dari segala bentuk kekuasaan yang ada.
Jika seorang pemimpin atau penguasa mampu bertindak dengan dasar dan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka sudah bisa dipastikan tidak ada yang menegasikannya.
Dan apa yang saat ini sedang diperjuangkan Prabowo-Gibran tak lain dan tak bukan, untuk mewuujudkan nilai-nlai fondasional di atas.
Hanya saja, dalam proses mewujudkan nilai itu, beberapa hal harus diperhatikan, seperti fairness (tidak ada yang disubordinasikan), keterbukaan publik, kepekaan terhadap sinyal sosial, dan diskursif komunikatif.
Apa yang terjadi akhir-akhir ini bukan karena terjadi krisis legitimasi kekuasaan (delegitimasi/distrust), melainkan sebuah dentang alarm sosial yang mengingatkan tentang pentingnya prasyarat-prasyarat yang telah disebutkan itu untuk dijalankan dengan baik.
Sebab, jika itu ditunaikan sebagaimana mestinya, maka kanal-kanal sirkulasi informasi publik dan akan berfungsi dengan baik sebagai bagian dari menjaga nafas kekuasan terus berdegub.
Semoga ke depan pemerintahan Prabowo-Gibran semakin mantap dalam mengaktivasi hidung, mulut dan telinga kekuasaan agar berfungsi sebagaimana mestinya, demi menjaga kekuasaan tetap langgeng dan bermuara pada values yang dituju.
*Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia*
Posting Komentar