Bukittinggi, integritasmedia.com-DPRD kota bukittinggi gelar sidang paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Hantaran Walikota terhadap Ranperda tentang RPJPD 2025- 2045, sekaligus penyampaian jawaban walikota terhadap pandangan umum fraksi DPRD.
Sidang paripurna berlangsung di gedung DPRD setempat, Senin 3 Juni 2024.
Penyampaian pandangan dan jawaban walikota tersebut dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Kota Bukittinggi,,dalam dua sesi, pagi penyampaian pandangan umum fraksi DPRD dan sorenya jawaban walikota terhadap pandangan umum fraksi DPRD.
Ketua DPRD Beny Yusrial menjelaskan, pada Selasa 28 Mei 2024, Pemerintah Kkota Bukittinggi telah menghantarkan Raperda tentang RPJPD tahun 2025-2045, maka hari ini akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
”Pemandangan umum fraksi ini berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari anggota DPRD Bukittinggi dari masing-masing Fraksi,” jelasnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Alizarman meminta penjelasan secara kongkrit, makna dan latar belakang dipilihnya menjadi visi RPJPD Kota Bukittinggi, merespon terkait cita-cita Kota Bukittinggi untuk 20 tahun ke depan yang dinyatakan dalam pernyataan visi dalam RPJPD Kota Bukittinggi.
Visi RPJPD Kota Bukittinggi 2025-2045 adalah “Bukittinggi Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Selanjutnya Fraksi Demokrat menyarankan Pemko untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk seluruh perangkat daerah,
tokoh masyarakat, organisasi profesi dan semua pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045 yang mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.
Sementara Juru bicara Fraksi Gerindra, Yazid, menyampaikan berpandangan, perencanaan pembangunan daerah tentunya adalah hal yang sangat penting karena membantu dalam mengelola sumber daya yang terbatas dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Perencanaan pembangunan daerah menjadi upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
إرسال تعليق